API Kartini Palembang Gelar Diskusi Publik Tentang Peran Politik Perempuan

MENARAnews, Palembang (Sumsel) – Pentingnya partisipasi perempuan dalam bidang politik mendorong Aksi Perempuan Indonesia (API) Kartini Palembang menggelar diskusi publik bertema “Peran Politik Perempuan Dalam Pilkada 2015” di Aula Munaqosah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Diskusi yang digelar kemarin (16/10) dipimpin oleh moderator Zul Apri yang merupakan Ketua Eksekutif Kota LMND Palembang dengan mendatangkan narasumber Kabid Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Provinsi Sumsel, Ir. Agung Mildasanty Mustafa, MM. Sementara narasumber lain adalah akademisi FISIP Universitas Sriwijaya Dra. Eva Lidya, M.Si dan Galluh Sito Resmi, S.Pd yang merupakan Wakil Ketua KPW PRD Bidang Pemberdayaan Perempuan.

Kegiatan dihadiri puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Palembang, seperti UIN Raden Fatah dan Universitas Kader Bangsa serta anggota API Kartini Palembang.

Dalam pemaparannya, Agung Mildasanty mengatakan bahwa partisipasi politik perempuan yang didasarkan pada keterwakilan perempuan di parlemen masih rendah.

“Keterwakilan perempuan di parlemen yang ada di Indonesia masih rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara lain. DI DPRD Provinsi Sumsel sendiri, keterwakilan perempuan baru mencapai 18%,” paparnya.

Ia juga menambahkan bahwa peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen hanya dapat diwujudkan melalui strategi yang diterapkan sebelum, selama, dan selelah penyelenggaraan Pemilu.

“Ada strategi yang harus kita terapkan. Sebelum Pemilu kita harus mendukung perempuan agar dapat menjadi kader parpol yang baik serta mendorong penyampaian program yang realistis dan efektif selama masa kampanye. Selama Pemilu kita harus menjaga perhitungan suara agar tidak terdapat kecurangan. Sedangkan setelah Pemilu, kita harus mempersiapkan mental perempuan untuk menghadapi jegalan-jegalan politik, ” tambahnya.

Sementara itu, Eva Lidya menyebutkan bahwa Kab. Musi Rawas (Mura) merupakan contoh keterlibatan perempuan dalam politik yang cukup baik.

“Pada Pilkada Kab. Mura Desember mendatang, terdapat tiga pasangan calon. Masing-masing pasangan calon terdapat keterwakilan perempuan, baik sebagai Calon Bupati maupun Calon Wakil Bupati. Pasangan calon manapun yang terpilih tidak masalah karena bisa dipastikan terdapat keterwakilan perempuan sebagai Kepala Daerah. Kabupaten/kota yang lain seharusnya mencontoh Pilkada Kab. Mura,” terangnya.

Galluh Sito Resmi menilai bahwa kesenjangan antara perempuan dan laki-laki terjadi karena kesalahan sistem pemerntahan saat ini.

“Sistem pemerintahan saat ini yang menyebabkan adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. untuk itu, perempuan harus terlibat dalam perumusan kebijakan agar dapat mengubah sistem tersebut,” ujarnya. (MA)

Comments
Loading...