MENARAnews, Jayapura (Papua) – Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia ( SKP HAM-PAPUA) yang terdiri dari BUK-Papua, KontraS Papua, KPKC Fransiskan Papua, Garda Papua, FIM, KNPB, GMKI, PMKRI, KPKC GKI, KPKC Kingmo Papua, TIKI, Jaringan HAM Perempuan Papua, menggelar aksi unjuk rasa di Abepura Kota Jayapura Kamis (8/10).
Dalam orasinya Ishak Bame, aktivis mahasiswa mengatakan, Kami menuntut kepada pemerintah pusat untuk segera membentuk tim penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang selama ini terjadi di tanah Papua.
Kami mewakili masyarakat papua menuntut pada pemerintah Prov. Papua tetang penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM. Kami orang Papua tidak lama akan punah diatas tanah kami sendiri atas tindakan pelanggaran yang terus dilakukan oleh aparat TNI/ Polri. Aksi yang dikordinir oleh Peneas Lokbere (Ketua SKP-HAM Papua)menyampaikan Bahwa aksi yang kita lakukan ini merupakan aksi kemanusian yang tergabung dalam aktivis mahasiswa, gereja-gereja, biarawan, dan LSM. Kami meminta kepada pihak kepolisian untuk memberikan waktu dan ruang kepada kami untuk melakukan penggalangan massa, karena aksi yang kami lakukan merupakan aksi kemanusiaan.
“Untuk surat perijinan kami sudah memasukan ke pihak kepolisian akan tetapi hingga saat ini belum ada surat balasan/ tanggapan dari pihak kepolisian”kata paneas.
Ditempat yang sama, Kompol Marthen. W. Asmuruf (Kapolsek Abepura Kota), mengatakan bahwa, kami dari pihak kepolisian melarang dengan tegas aksi ini, karena aksi ini tidak memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari kepolisian. Alasan kami dari kepolisian tidak mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) karena dilihat dari segi aksi yang akan dilakukan tidak sesuai dengan peringatan hari HAM sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Desember 2015 mendatang.
Dalam bentuk lain dalam surat pemberitahuan aksi demo tersebut tidak sesuai dengan prosedur persyaratan yang berlaku krna tidak dicantumkannya, jumlah massa, durasi waktu pelaksanaan aksi demo, dan tuntutan aksi. Olga Hamadi (Perwakilan LSM Kontras), Kami selaku orang Papua mewakili rakyat papua mengangkat suara dan aspirasi kami dalam momen ini, dan kami mengharapkan tidak adanya pembatasan ruang kepada kami. Setidaknya dari pihak kepolisian dapat mengamankan kami sampai aksi ini selesai, bukan melarang kami untuk melakukan aksi kemanusiaan ini.
“Kami mendesak kepada pemerintah pusat untuk melihat kejadian pelanggaran HAM dan segala upaya penyelesaian permasalahan ini serta sudah sejauh mana hasil penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut”, ucapnya. (Surya)