MENARAnews, Medan (Sumut) – Ratusan guru honor dan swasta menggeruduk kantor DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Rabu (19/10). Mereka memperjuangkan nasibnya yang terancam tidak bekerja lagi di Sekolah Swasta.
Mengklaim dirinya dari Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI), massa yang keseluruhannya adalah tenaga pendidik datang secara bergelombang. Tuntutannya adalah untuk meninjau aturan double shift pada sekolah negeri. Aturan tersebut dinilai merugikan guru swasta karena kelasnya akan berkurang.
Belum lagi kebijakan pemerintah provinsi Sumatra Utara untuk menambah 45.000 ruang kelas di sekolah negeri. Sebanyak itu juga guru swasta akan kehilangan murid dan terancam tidak mengajar.
“Yang utama kita perjuangkan hari ini, Â jangan ada lagi double shift di 2015Â dan 2016, Menolak pembangunan ruang kelas di sekolah negeri”, ujar salah seorang guru.
Dalam orasinya, salah seorang guru dengan tegas menolak aturan aturan yang dianggap merugikan. Contoh sekolah swasta yang ada di Phak-Phak barat.
“Seperti yang terjadi di phak phak barat,semua guru sudah jadi pengangguran. Banyak perguruan seasta yang sudah mati,” ujarnya melalui pengeras suara.
Mereka juga memberi cecaran kepadav DPRD Sumut yang dianggap tidak mampu berbuat apa – apa atas nasib yang akan menimpa mereka.
“Kita bawa pengeras suara karena pejabat kita rata-rata tuli, supaya bisa ditembus kupingnya itu,” cecar orator.
Bertepatan dengan momen sumpah pemuda, pahlawan tanda jasa ini kembali mengatakan bahwa Republik ini bukan hanya milik guru negeri. Bila nantinya tuntutan mereka tidak ditanggapi artinya pemerintah menciptakan pengangguran intelektual. (Yug)
{adselite}