MENARAnews, Batam (Kepri) – Sekitar 3000an buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Kota Batam memadati kantor Walikota Batam untuk menyuarakan tuntutannya menolak kebijakan Ekonomi Pemerintah Jilid IV, terutama RPP Pengupahan karena kenaikan upah hanya sekali dalam 5 tahun, penyesuaian upah hanya berdasarkan Inflasi dan PDB. Buruh beraksi sambil menyanyikan lagu 17 agustus 1945 di depan kantor walikota dengan penuh semangat, Selasa (20/10).
“Pemerintah kemana? Harga naik, beras naik, pendidikan harus ditingkatkan. Sedangkan kami gaji buruh tetap segitu-segitu aja. Mau makan apa kami? Katanya kebijakan tersebut menolak agar buruh tidak di gaji rendah. Apanya yg tidak di gaji rendah, kami disini kesusahan. Inflasi tiap daerah berbeda-beda, dimana peran pemerintah kalo sudah seperti ini?” kata Ketua Frkasi SPSI Kepri saat orasi.
“Gaji buruh di Batam dapat diwakilkan oleh pihak ketiga, dengan demikian dapat dikatakan bahwa outsourching akan diberlakukan kembali. Hal ini tidak boleh terjadi sebab hal tersebut melawan dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Maka dari itu pemerintah harus membatalkan kebijakan tersebut.” tambah Ketua Fspmi pada saat orasi sambil mengkonfrontasi anggotanya.
Menurut pantauan MENARAnews di lapangan, keadaan masih kondusif dan terlihat sekitar ratusan satuan kepolisian melakukan pengamanan di depan Kantor Walikota Batam. (Rts)
{adselite}