Warga Jambi Desak Pemerintah untuk Segera Tanggulangi Asap

MENARAnews, Jambi – Presiden Republik Indonesia, melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia, memberi mandat penuh kepada Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut) Provinsi Jambi, Kolonel Inf Makmur SAP MM, untuk mengambil tindakan terkait kondisi kabut asap di Provinsi Jambi saat ini.

 

“Situasinya sudah darurat. Dan satgas yang ditunjuk sebagai insident commander diberikan mandat untuk mengambil kebijakan penuh terhadap semua aspek ‘emergency response’, khususnya untuk menggerakkan satuan yang tergabung dalam Satgas Pengendalian Karlahut. Dan juga masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah terkait situasi saat ini, meliburkan sekolah, misalnya,” ucap Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Tri Budiarto, membacakan instruksi Presiden Joko Widodo, pada Rapat Koordinasi Penanganan Karlahut di Provinsi Jambi, Senin (14/9) siang, kemarin.

Ia juga meminta, pemerintah daerah mengambil langkah dan sikap tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang dinilai tidak kooperatif mengatasi kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Jambi.

“Beri tindakan tegas bagi perusahaan yang tidak memiliki embung, menara pengawas api, dan alat pemadam kebakaran berstandar. Mereka ambil keuntungan dari negara, tapi disaat negara seperti ini mereka diam. Cabut izin perusahaan yang seperti itu,” pintanya.

Tri juga meminta, pemerintah membangun opini positif ditengah masyarakat. “Pastikan ‘official statement’ itu bekerja dengan baik. Berikan release yang akurat kepada Pers, agar pesan yang disampaikan itu tidak simpang siur. Penting untuk memberikan informasi yang baik kepada masyarakat, biar masyarakat tenang. Berikan data faktual kepada masyarakat,” ujarnya lagi.

Pemerintah pusat juga, katanya, akan segera melakukan operasi penanggulangan bencana, dengan menurunkan hujan buatan diwilayah Sumsel dan Jambi.

“Dalam beberapa hari kedepan, kita akan kerahkan pesawat cassa 212 untuk menerbangkan garam dilangit Sumsel dan Jambi,” ungkap Tri.

Diakhir sambutannya, ia mengapresiasi upaya Satgas Karlahut Jambi, yang menurutnya, telah berhasil memadamkan sejumlah titik api. “Saya dapat laporan, titik api sudah berhasil ditekan. Tinggal lagi asapnya. Dan saya juga minta, Satgas ini terus siaga. Apalagi, musim kering ini diprediksi baru akan berakhir di akhir Oktober mendatang,” katanya.

Sebelumnya, Dansatgas Karlahut Jambi, Kolonel Inf Makmur, melaporkan, bahwa hampir 70 persen kebakaran hutan dan lahan terjadi dilahan perusahan dan perkebunan yang berkonflik.

“Mayoritas dilahan perusahaan, selebihnya masyarakat. Kedepan kita berharap pemerintah provinsi tidak lagi mengeluarkan izin HTI, khususnya dilahan gambut. Dan yang sudah ada saat ini untuk diverifikasi kembali,” ungkapnya.

Terkait kondisi kabut asal ini, Dansatgas Karlahut Jambi ini, berjanji akan menstabilkan kondisi ini hingga 14 hari kedepan.

“Dengan bantuan waterbombing, personil kita yang ada saat ini dan juga masyarakat. Saya yakin 14 hari kedepan cuaca Jambi sudah kembali normal. Saya juga berharap, BNPB bisa menambah armada helikopter untuk waterbombing di Jambi.

Diungkapkannya, helikopter yang ada saat ini belum beroperasi secara maksimal, dikarekan kondisi cuaca. “Khusus pesawat air tractor, kita sangat kecewa. Masa, hingga saat ini baru beroperasi satu kali. Alasan pilotnya, SOP terbangnya harus visibility 2.000. Kalau nunggu 2.000 dikondisi seperti ini ya mana ketemu. Turun 1.600 bisa. Giliran terbang nunggu 2.000, kan aneh,” lapornya ke Deputi BNPB.

Menurutnya, ada tiga Indikator keberhasilan Satgas Karlahut Jambi ini, pertama bandara dapat beroperasi 24 jam penuh. Kedua, indeks penderita ISPA menurun dan ketiga anak sekolah tidak terganggu sekolahnya.

“Ketiga indikator itu akan berhasil, jika didukung oleh semua pihak,” kata Tri.

Senada, Kapolda Jambi Brigjen (Pol) Lutfi Lubihanto, menegaskan, bahwa institusi yang dipimpinnya terus melakukan investigasi pelaku penyebab Karlahut di Jambi baik berdasarkan laporan masyarakat maupun dari citra satelit.

Sebelumnya, ribuan masyarakat yang tergabung dalam serikat petani, menggelar aksi dihalaman Kantor DPRD Provinsi Jambi.

Dalam aksinya, petani yang terdiri, JMGJ, FMN, Walhi, STT itu, mendesak dewan agar merekomendasikan pencabutan izin sejumlah perusahaan, yang dinilai sengaja melakukan pembakaran hutan di Provinsi Jambi.

“Kami minta Dewan memberi rekomendasi kepada pemerintah untuk mencabut izin perusahaan yang sengaja membakar lahan itu. Mereka itu ,mafia, menuduh kami petani membakar hutan,” teriak pendemo.

Aksi demo ribuan petani ini, sempat membuat Ketua DPRD Provinsi Jambi, mencak-mencak dihadapan Deputi BNPB pada Rakor Karlahut, siang kemarin.

“Kami meminta, Satgas yang dibentuk ini bekerja maksimal. Kami juga bersama-sama masyarakat akan turun membantu. Itu waterbombing jangan hanya mangkal dibandara, turun kelapangan,” pintanya.(RN)

Comments
Loading...