spot_img

HMI Nilai KPU Kalteng Tak Serius Berikan Pendidikan Politik

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng)  – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Palangka Raya melakukan aksi damai di Bundaran Besar, Minggu (20/9/2015). Aksi dilakukan karena HMI menganggap Komisi Pemilihan Umum Kalteng lambat dalam mensosialisasikan pasangan calon. 

Lengkap dengan atribut berupa spanduk dan poster, HMI menilai KPU tidak serius dalam memberikan Pendidikan politik pada masyarakat. Pasalnya, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah akan digelar beberapa bulan mendatang.

Dalam orasinya, mahasiswa juga mengajak pasangan calon tak “ menjual isu sara dan melakukan politik uang atau black campaign, hanya karena ingin menang dan memenuhi ambisinya.
Selain itu, HMI menuntut paslon mampu menawarkan berbagai program segar, untuk mengatasi berbagai persoalan ekonomi, sosial, politik, budaya dan terutama pendidikan serta lingkungan di seluruh Bumi Tambun Bungai.

Koordinator lapangan aksi Iskandar mengatakan paslon gubernur dan wakil gubernur agar tidak melakukan politik dan isu berbau sara. Selain itu jangan sampai melakukan Black campaign atau money politik.

“Masyarakat harus bisa memilih Gubernur dan wakil gubernur  lima tahun kedepan yang jujur, amanah dan memihak kepada rakyat. Untuk itu, diharuskan memilih dengan baik tanpa ada intervensi,” katanya.

Menurut Iskandar, bila mana politik uang dan isu sara dilakukan dan dihembuskan,  maka tidak akan ada pemimpin sejati dalam memimpin Kalteng lima tahun kedepan. Terlebih akan menyebabkan keresahan ditengah-tengah masayarakat.

“Kami menuntut juga para kandidat menjaga aman, damai dan nyamannya proses Pilkada ini. Jangan sampai isu sara memecah belah kondisi keamanan di Kalimantan Tengah, ” tegasnya.

Lebih lanjut, dalam aksi ini HMI menuntut KPU dalam proses penyelenggaraan Pilgub untuk bisa  transparan dan akuntabel, termasuk independen dan profesional dalam menyelenggarakan pemilihan pimpinan Kalteng lima tahun kedepan.

“Aksi diikuti hingga 70 mahasiswa ini, juga menuntut agar KPU secepatnya memberikan pendidikan politik. KPU harus rutin memberikan sosialisasi secara besar-besaran kepada masyarakat agar kelak tidak ada yang namanya money politik. “ tutur Majelis Pengawas Konsultasi Pengurus HMI  Cabang Palangka Raya.

Iskandar mengungkapkan, KPU dinilai belum memberikan pendidikan politik kepada masyarakat . Mereka pun menyesalkan ketidakpastian KPU saat HMI berniat membedah visi misi tiga pasangan calon, pada 12 September 2015 lalu. 

“Alasannya tidak punya uang. Kami kan tidak butuh itu. Kami malah ingin membantu KPU, tetapi ternyata tak direspon baik. Padahal pendidikan politik itu penting. ” ungkapnya. (Ferry Wahyudi)

Editor : Raudhatul N.

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,039PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles