MENARAnews, Jambi – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muarojambi, meminta agar Bupati melarang PNS di Muarojambi terlibat politik. Hal ini dikatakan juru bicara fraksi PDIP dan PKS. Pada rapat paripurna tanggapan fraksi terhadap APBD Perubahan Muarojambi 2015, baru-baru ini.
Bupati Muarojambi, H Burhannudin Mahir, menyebutkan PNS memang dilarang untuk terlibat politik praktis. Namun sebagai warga negara, PNS juga memiliki hak pilih.
”Permintaan dewan agar PNS Muarojambi tidak terlibat dalam pemilihan gubernur. Sebenarnya PNS memang dilarang berpolitik, tapi mereka juga memiliki hak pilih,” tutur Bupati.
Lebih lanjut Bupati menerangkan, seorang PNS tidak boleh berorasi untuk salah satu kandidat, dan tidak boleh berdiri diatas pangung ketika kampanye.
”Kalau sekedar duduk dan datang mendengarkan orasi saya kira tidak masalah,” ujar Bupati.
PNS, lanjut Bupati dua periode ini, memang berbeda dengan anggota dewan. ”Anggota dewan itu bebas berpolitik karena memang mereka produk politik,” imbuh Bupati.
Bupati juga menjelaskan, di dalam aturan jika salah seorang kandidat melibatkan PNS dalam kampanye maka akan diberi sanksi tegas.
”Tidak main-main aturan sekarang keras, jika ada kandidat melibatkan PNS dan menjadi tim suksesnya maka dia akan didiskualifikasi,” terang Bupati. Bupati mempersilakan PNS di Muarojambi untuk terjun langsung ke dunia politik, asalkan PNS bersangkutan sudah memasuki masa pensiun.
Bupati mencontohkan, Kadis Pertanian dan Holtikultura Muarojambi Darwin Sitanggang, yang tidak lama lagi memasuki masa pensiun. ”Kalau Tanggang itu saya lihat memang mulai terjun ke dunia politik. Itu tidak masalah karena sebentar lagi dia akan pensiun. Tapi kalau PNS yang masih aktif tidak boleh,” ujar Bupati.(RN)