MENARAnews, Medan (Sumatera Utara) – Ratusan Petani yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Reforma Agraria Sumatera Utara (APARA-SU) menggelar unjuk rasa didepan Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Senin (28/9).
Berdasarkan informasi yang diperoleh MENARAnews dari salah satu koordinator lapangan, sekitar 50 petani, mahasiswa, LSM, maupun buruh melakukan aksi unjuk rasa tersebut.Sambil mengangkat poster dan spanduk, pengunjuk rasa melakukan long–march dari arah lapangan Merdeka menuju Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara.
Dalam spanduk yang dibentangkan, Petani menolak dan melawan monopoli dan perampasan tanah rakyat serta tindak kekerasan terhadap petani. Aksi yang dimulai pada pukul 12.10 WIB itu mendapatkan pengawalan aparat Kepolisian Resort Medan serta personil Satpol PP.
Aksi unjuk rasa yang merupakan serangkaian kegiatan memperingati hari tani nasional yang jatuh pada 24 September 2015 lalu, dalam aksinya, APARA-SU menuntut agar terlaksanaknnya UU POKOK Agraria No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menghentikan kriminalisasi terhadap petani, menghentikaan perampasan dengan berkedok untuk kepentingan umum, mensahkan RUU Perlindungan Masyarakat Adat, mencabut UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menghentikan perampasan tanah di Ramunia, Sei Mencirim, Sari Rejo, Padang Halaban, Pandumaan-Sipituhuta.
Selain itu APARA-SU juga menuntut agar diterbitkannya peraturan daerah yang mengacu pada putusan MK No.35 tahun 2012 dan menolak regulasi kepemilikan property oleh pihak asing.
“Pemerintah Sumut harus menyelesaikan seluruh konflik tanah yang selama ini tidak pernah terselaikan secara tuntas di sejumlah kabupaten di Sumut” ujar Eben, Ketua DPP GSBI Sumut.
Pantauan dari reporter, aksi unjuk rasa tersebut berjalan aman dan tertib. APARA-SU membubarka diri pada pukul 13.42.(sbp)