MENARAnews, Jayapura (Papua) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Yunus Wonda menyatakan bahwa program Presiden Jokowi pemberian grasi kepada tahanan politik dan narapidana politik (Tapol/Napol) di Papua tidak akan mengubah pandangan politik orang Papua. Ia mengaku persoalan Papua hanya bisa diselesaikan dengan cara dialog.
“Pembebasan tapol/napol hingga seratus tahanan pun tidak akan merubah persoalan Papua, karena Papua adalah persoalan politik yang harus diselesaikan. Tidak bisa hanya membebaskan tapol/napol dengan itu semua yang bersebrangan akan kembali,” kata Yunus Wonda, Selasa (14/7).
Menurut Yunus, menyelesaikan masalah Papua hanya bisa diselelsaikan dengan cara pemerintah Pusat dan orang Papua duduk bersama membahas persoalan Papua.
“Pemerintah harus membuka diri bersama orang Papua untuk lakukan dialog. Selama dialog tidak lakukan maka masalah Papua tidak akan selesai,” katanya.
“Persoalan yang sebenarnya itu apa. Harus dimulai dari situ, baru persaolan Papua bisa diselesaikan,” tambah Yunus.
Ia juga mengatakan pemerintah tidak mau memulai dialog sebab dihantui rasa takut yang tidak berdasar. Yunus mencontohkan bahwa persoalan Aceh dapat diselesaikan dengan cara dialog sehingga Papua juga harusnya diselesaikan dengan cara dialog.
“Masalah Aceh dapat selesai dengan dialog dan hal sama juga harus dilakukan untuk orang Papua untuk menyelesaikan masalah di Papua,” katanya.
Mengenai janji Presiden untuk dialog, lanjut Yunus harus segera direaslisasikan. Sebab janji dialog sulit dilakukan presiden sebelumnya.
“Kami belum tahu apa yang membuat ini (dialog,red) mandek ada dimana?, jangan sampai presiden mendengarkan dari kiri kanan yang tidak tahu persoalan Papua yang sebenarnya atau karena orang Papua yang mengerti namun mereka punya hidup disitu dan ini yang berbahaya,” katanya. (Surya).