MENARAnews, Jambi – Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan angin segar kepada dua partai yang tengah berselisih bisa mengajukan calonnya di Pilkada serentak, namun sepertinya PPP Jambi belum satu suara dalam menentukan dukungan pada Pemilihan Gubenur (Pilgub) Jambi, Desember mendatang.
Seperti diketahui, setelah dilakukannya rapat konsultasi yang diikuti oleh Komisi II DPR RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU hanya mengakamodir satu kandidat dari PPP kubu Romahurmuzy yang diketuai oleh Evi Suherman dan kubu Djan Farid yang diketuai oleh Syuhaimi Ali Hamzah.
Hasil konsultasi tersebut merumuskan, syaratnya pendaftaran kepengurusan parpol yang berselisih harus mengajukan satu pasangan calon kepala daerah yang sama sesuai dengan revisi Pasal 36 Peraturan KPU Nomor 9/2015. Jika tidak mengajukan pasangan calon yang sama maka KPU sudah dipastikan tidak dapat menerima pendaftaran ini.
Di Jambi sendiri, kedua kepengurusan parpol ini sama-sama telah menentukan sikap politiknya. Dari hasil penjaringan yang dilakukan, PPP kubu Romahurmuzy yang diketuai oleh Evi Suherman tak sungkan-sungkan lagi menyatakan dukungan kepada Bupati Tajung Jabung Timur (Tanjabtim), Zumi Zola Zulkifl (ZZZ). Sebaliknya, kubu Djan Faridz yang diketuai oleh Syuhaimi Ali Hamzah juga telah menyatakan dukungannya kepada kandidat petahana, Hasan Basri Agus (HBA).
Ketua DPW PPP kubu Djan Faridz, Syuhaimi Ali Hamzah mengatakan, terkait adanya keputusan itu ia mengaku masih akan melakukan konsultasi ke DPP. Konsultasi ini sekaligus untuk mendapatkan kepastian hasil penjaringan yang dilakukan oleh pihaknya belum lama ini. “Kalau itu kami masih konsultasi ke DPP, saya juga masih di Jakarta ada Rakornas di DPP,” ujarnnya, kemarin.
Ia menyebutkan, setelah konsultasi ini dilakukan tentunya akan ada tindak lanjut dan intruksi dari DPP. “Nanti saya kabari lagi, karena sekarang saya belum dapat kepastian,” terangnya.
Mengenai Rakornas sendiri, dijelaskannya saat ini DPP bersama beberapa kandidat akan bertemu dengan ketua Umum Djan Faridz. Pertemuan tersebut dilakukan secara bersama oleh DPW PPP se Indonesia.
Sementara itu, Evi Suherman ketua DPW PPP kubu Romahurmuzy mengklaim jika partai PPP dibawah kepemimpinan Romahurmuzy lah yang sah. Menurutnya, itu setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta telah mengabulkan banding yang diajukan Menteri Hukum dan HAM serta pengurus Partai Persatuan Pembangunan yang dipimpin M. Romahurmuziy pada Jumat (10/7) lalu.
Putusan ini membatalkan vonis tingkat pertama pada kasus sengketa kepengurusan PPP. Karena itu, kini kubu Romahurmuziy yang kerap disapa Romi itu menyatakan, DPP PPP hasil Muktamar VIII Surabaya yang berhak mengikuti pilkada serentak.
“Setelah PTUN memutuskan dan mencabut putusan yang sebelumnya menunda SK Menkumham maka saat ini yang berhak adalah kita. Kami minta KPU mematuhi hasil PTUN ini,” ujar Evi Suherman.
Terkait pengusungan satu calon dari partai yang berselisih, Evi menegaskan jika hal itu secara otomatis dibatalkan. “Hasil hearing KPU dengan Komisi II otomatis batal setelah putusan PTTUN ini, kan kita sudah diakui,” yakinnya.
Sebelumnya, KPU mengizinkan dua kubu di Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan untuk mengusung calon bersama-sama. “Terkait hak partai politik yang sedang berselisih untuk dapat mengajukan pasangan calon dalam pilkada dilakukan melalui revisi Pasal 36 Peraturan KPU Nomor 9/2015,” kata M Sanusi, Komisioner KPU Provinsi Jambi.
Syaratnya, sebut dia, kepengurusan parpol yang berselisih tersebut mengajukan satu pasangan calon kepala daerah yang sama. Jika itu dilakukan, KPU dapat menerima pendaftaran pasangan calon kepala daerah ini. “Jika tidak mengajukan pasangan calon yang sama maka KPU tidak dapat menerima pendaftaran tersebut,” katanya. (GWA)