spot_img

Perkuat Peran Komisi Yudisial Bersama Masyarakat Sipil

MENARAnews, Medan (Sumut) – Penghubung Komisi Yudisial (KY) RI wilayah Sumatera Utara mengundang koalisi masyarakat sipil seperti LSM/NGO untuk berdiskusi dan buka bersama di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Jalan Hindu No 12, Medan (10/7).

Kegiatan tersebut merupakan agenda Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI Wilayah Sumut dalam memperkuat aliansinya dengan masyarakat sipil. Agenda yang dibahas dalam diskusi tersebut meliputi penguatan peran KY dalam perekrutan calon hakin serta mendorong peradilan bersih khususnya di Sumatera Utara.

Dalam kesempatan tersebut hadir Direktur LBH Medan Direktur LBH Medan Surya Adinata SH MKn, Dr. Farid Wajdi, Calon Komisioner KY yang lolos tahap profile assessment yang baru saja diumumkan kamis lalu (9/7), perwakilan dari 30 LSM sekota Medan serta anak-anak yatim piatu Panti Asuhan, Al Aisyah.

Dalam paparannya, Muhrizal Syahputra selaku staf Penghubung KY wilayah Sumatera Utara menyampaikan kegelisahan KY terhadap sistem perekrutan Hakim oleh Mahkamah Agung, ditambah lagi adanya pelemahan kelembagaan KY dari Komisi III DPR RI. Kegelisahan KY semakin bertambah semenjak IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia)  mempersoalkan keterlibatan KY dalam Seleksi Pengangkatan Hakim (SPH) melalui judicial review di MK.

Menurutnya UU bidang peradilan tahun 2009 telah jelas mengamanatkan KY bertugas memberikan usulan terhadap pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran dan martabat serta perilaku hakim.

“Kita melihat pelemahan institusi KY sebagai lembaga peradilan semakin diperlemah oleh lembaga kenegaraan lainnya,”ucapnya.

Kehadiran kantor penghubung di masing-masing provinsi menurutnya mampu mengajak masyarakat sipil dalam hal memberikan usulan serta surat terbuka kepada Mahkamah Agung untuk meningkatkan status KY. Sehingga KY semakin jelas wewenangnya sebagai sebuah lembaga negara ujar Muhrizal.

“Harapannya Komisi Yudisial semakin dipertimbangkan perannya, kalau bisa diganti menjadi Mahkamah Yudisial, sehingga bisa mengawasi misalnya kinerja komisi kode etik kedokteran, komisi kode etik kepolisian dan lain-lain,” ungkapnya.

Hal yang sama juga diucapkan oleh staf LBH Medan, Aidil Adytia, bahwa peran KY dalam perekrutan Hakim sudah jelas dalam UU. Dia juga menambahkan terkait masalah pemilihan komisioner KY jangan asal-asalan, selama ini kebanyakan komisioner KY berdasarkan titipan Partai Politik tertentu dan pencari kerja.

Jika itu terjadi maka KY tidak akan bekerja profesional, karena akan terjadi tarik ulur kepentingan dalam satu institusi. Menurutnya, dengan komposisi komisioner KY yang profesional maka akan menghasilkan usulan nama calon hakim agung yang berintegritas dan kompeten.

Pertemuan tersebut akan berlangsung secara berkala untuk kedapannya, guna membangun komunikasi yang intensif dengan masyarakat sipil sehingga melahirkan sebuah komunitas yang solid satu tujuan.

Sehabis berdiskusi para peserta dan anak-anak yatim berbuka bersama dan silaturahmi bersama Dr. Farid Wajdi, satu-satunya calon komisioner KY asal Sumut. (ded)

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,045PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles