MENARAnews, Jakarta – Dalam menyambut pilkada serentak Desember mendatang, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Yuddy Chrisnandy menegaskan pegawai negeri sipil (PNS) harus netral.
“Karena itu, PNS (pegawai negeri sipil) maupun aparatur sipil negara (ASN) harus benar-benar netral,” ujarnya saat ditemui di Kantor Wakil Presiden Kamis (9/7).
Yuddy mengakui, selama ini, aturan terkait netralitas PNS dalam Pilkada maupun Pemilu memang sudah ada. Namun, pemerintah saat ini menilai jika aturan tersebut harus dipertegas, termasuk ancaman pemecatan bagi PNS yang nakal.
“Misalnya jadi tim sukses, ikut kampanye, itu tidak boleh, bisa diberhentikan (dipecat, Red),” katanya.
Yuddy juga menyebutkan sanksi administrasi juga siap diterapkan pada PNS yang terbukti ikut-ikutan menjadi simpatisan salah satu calon. Misalnya, sanksi tertulis maupun penundaan kenaikan pangkat.
“Termasuk menunda kenaikan tunjangan kinerja atau remunerasi,” ucapnya.
Karena itu, saat ini Kementerian PAN dan RB tengah menyusun code of conduct atau pedoman perilaku untuk PNS maupun ASN dalam menyikapi Pilkada.
“Intinya, tidak boleh ikut kampanye, tidak boleh terlibat, tidak boleh mendukung, maupun tidak boleh mengganggu kandidat manapun,” ujarnya.
Bagaimana jika ada pejabat yang meminta atau mengintimidasi aparat PNS agar mendukung keluarganya yang maju dalam Pilkada? Yuddy mengatakan, Kementerian PAN dan RB akan siap memberikan advokasi kepada PNS yang diintimidasi tersebut.
“Saya nanti akan keliling ke daerah-daerah bersama Mendagri (Tjahjo Kumolo) untuk memastikan ini,” katanya.(GL)