MENARAnews, Jambi – Setiap anggota dewan yang berniat maju jadi calon Kepala Daerah (Kada) baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus mundur.
Diketahui Mahkamah Konstitusi membuat keputusan baru terkait anggota DPR, DPD maupun DPRD yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mereka diharuskan membuat surat pengunduran diri dan mundur dari jabatannya saat resmi ditetapkan sebagai calon.
“Apabila telah ditetapkan secara resmi oleh penyelenggara pemilihan sebagai calon dalam jabatan publik atau jabatan politik yang mekanismenya dilakukan melalui pemilihan, maka yang bersangkutan membuat surat penyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali,” kata Hakim Wahihudin Adam S saat membacakan putusan di Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (8/7/2015), dikutip dari Metrotvnews.com.
Selama ini, jelas Wahihudin, dalam Pasal 7 huruf s dan d Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) anggota DPR, DPD dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah tidak perlu mundur. Mereka hanya dipersyaratkan memberitahukan kepada pimpinan.
Namun, syarat itu tak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mereka diharuskan mundur dari jabatannya sejak jadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Majelis Hakim Konstitusi menilai, seharusnya syarat ini tak hanya berlaku bagi PNS. Anggota DPR, DPD maupun DPRD juga harus mundur, hal ini semata biar terjadi keadilan.
“Mengapa syarat yang sama tidak berlaku bagi anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD? Oleh karena itu, agar proporsional dan memenuhi tuntutan hukum yang adil bagi PNS maupun anggota DPR, anggota DPD maupun anggota DPRD harus lah sama-sama dipersyaratkan mengundurkan diri apabila hendak mencalonkan diri guna menduduki jabatan publik atau jabatan politik lainnya yang mekanismenya dilakukan melalui pemilihan,” ujar Wahihudin.
Pada pilkada serentak provinsi Jambi, banyak calon kepala daerah yang maju didominasi dari anggota dewan. Sebut saja ditingkat provinsi ada nama Edi Purwanto, wakil ketua DPRD provinsi Jambi, yang akan mendampingi kandidat calon gubernur Jambi petahana Hasan Basri Agus (HBA) pada pilgub mendatang.
Sementara untuk tingkat kabupaten/kota, di Tanjabtim ada pasangan calon bupati dak wakil bupati, Romi yang menjabat ketua DPRD Tanjabtim dan M Juber yang juga merupakan anggota dewan DPRD Provinsi Jambi. Selain itu ada juga nama Gatot, anggota dewan Tanjabtim.
Sementara di Batanghari sendiri, ada Syahirsah dan Sofia Fattah yang merupakan anggota dewan provinsi Jambi. Di Tanjabbar, ada nama Faisal Riza, ketua dewan Tanjabbar dan Muhammadiyah anggota dewan provinsi Jambi. Selain itu ada juga Suhametri dewan asal PAN, H Hamid asal PKB.
Di Pilwako Sungaipenuh ada nama Ferry Satria dewan asal PKS, Hadrizal asal PDIP dan Setmarlendan asal PAN serta Mulyadi Yakub ketua DPRD Sungaipenuh.
Komisioner KPU provinsi Jambi, M Sanusi mengatakan pada prinsipnya KPU daerah akan mengikuti apa yang diputuskan oleh pusat dan apa yang jadi kebijakan KPU RI itu harus diikuti.
“Kita akan tunggu keputusan resmi dari KPU RI dan apa yang diputuskan kita akan ikuti. Karena apa yang diputuskan MK itu sifatnya final dan mengikat,” sebutnya saat dihubungi via ponselnya kemarin.
“Keputusan MK nantinya pasti ada tindak lanjut dari KPU RI. Artinya jika memang itu yang diputuskan MK, bukan PNS saja yang harus mundur, anggota dewan juga harus mundur,” sambungnya.
Saat ditanya dengan adanya keputusan baru ini apakah nantinya tidak menganggu jadwal pencalonan? Sanusi mengatakan karena keputusan MK ini final dan mengikat, nanti ada tindaklanjut dari KPU RI seperti apa, kalau persoalan waktu itu mungkin masih terkejar dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
“Kita masih akan menunggu apa yang menjadi kebijakan dari KPU RI,” pungkasnya. (GWA)