MENARAnews, Medan (Sumut) – Terakit adanya kasus suap hakim PTUN Medan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan di kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Jalan Diponegoro Medan, Sabtu (11/7) sekitar pukul 23.00 WIB.
Petugas sebanyak 15 orang yang dipimpin oleh Ketua Tim Penyidik H.N Cristian Simatupang. Penggeledahan diawali di lantai 10, lalu ruang Sekdaprovsu dan selanjutnya ruangan Kabiro Keuangan yang berada di lantai 2. Di sela-sela penggeledahan, terlihat Sekdaprovsu Hasban Ritonga, Kadis Kominfo Provsu Jumsadi Damanik, Asisisten IV Provsu Fitrius, Kadis Kehutanan Provsu Halen Purba, Kadis Pendidikan Provsu Masri, Kepala Biro Hukum Provsu Sulaiman Hasibuan dan lain-lain.
Cristian sempat berdialog dengan Sekdaprovsu, Hasban Ritongan beberapa saat di lantai 10, ruang kerja Gubsu Gatot Pujo Nugroho. Kemudian Hasban menandatangani sebuah surat yang disodorkan pihak KPK. Keduanya lalu memasuki ruangan Gubsu. Tidak berapa lama Hasban keluar dari ruangan Gubsu. Sedangkan penyidik KPK hingga berita ini diturunkan pukul 00.00 WIB masih melangsungkan penggeledahan. Saat ditanya, tim KPK tidak mau berkomentar. Mereka hanya diam.
“Mereka melakukan penggeledahan di ruangan Gubsu dan Biro Keuangan Pemprovsu. Sedangkan rumah Dinas Gubsu tidak digeledah,” katanya.
Walau begitu, pihak Pemprovsu siap menghadapi persoalan ini jika memang melibatkan Pemprovsu. “Gubsu juga belum tahu penggeledahan ini. Inilah akan segera kita sampaikan,” katanya dan kemudian masuk lift turun dari lantai 10.
Kepala Biro Hukum Provsu Sulaiman Hasibuan kepada wartawan juga mengatakan, pihaknya siap menghadapi masalah ini, jika melibatkan Pemprovsu. Dikatakannya, dirinya tidak tahu.
Sebelumnya, KPK telah memeriksa rumah dinas Panitera Sekretaris (Pansek) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Syamsir Yusfan SH MH, Sabtu (11/7) sore. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti lain dalam mengusut kasus suap yang diduga diberikan oleh Yagari Bhastara Guntur alias Gerry kepada 3 hakim PTUN Medan melalui Pansek. Penyidik menyita sejumlah dokumen dan berkas. Bahkan, berdasarkan informasi yang diperoleh ada juga uang dalam bentuk dolar yang disita.
Penggeledahan disaksikan oleh Kepling VII, Simarmata dan dua pria yang diduga keluarganya. Setelah itu, penyidik meninggalkan lokasi bersama dengan mobil plat merah yang sering dikendarai oleh Syamsir. Simarmata mengatakan ia diminta untuk mendampingi KPK dalam penggeledahan tersebut.
Anggota DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan mendukung sepenuhnya upaya KPK melakukan pengembangan terhadap kelanjutan OTT dengan menggeledah ruang kerja Gubsu. Dikatakannya, jika hari ini terjadi penggeledahan berarti ada informasi awal yang cukup menyakinkan.
“Bukan hanya kepada Pemprovsu, tetapi pengakuan kelima orang tersebut terkait dengan urusan Pemprovsu yakni ada pengajuan gugatan oleh Fuad sebagai Kabag Keuangan kepada kejaksaan atas pemeriksaan yang dilakukakan kejaksaan terhadap Fuad di luar kewenangan kejaksaan,”katanya.
Menurutnya, kehadiran KPK yang melakukan penggeledahan tengah malam di ruang gubernur dan di ruang Fuad memberi pesan bahwa ada dugaan keterlibatan “Sumut 1”.
“Kita berharap ada kemenangan di Sumatera Utara yakni terungkapnya sekian lama adanya kasus suap dan korupsi yang begitu meluas,” katanya sambil berharap kerjasama dua institusi penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan.(GL)