MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Memasuki masa Triwulan II di Juni 2015, beberapa Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Provinsi Kalimantan Tengah masih belum mencapai target realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Meskipun begitu, Pemerintah Provinsi Kalteng mengklaim jika semua SKPD telah mencapai target 90 persen serapan anggaran di Triwulan II.
Adapun SKPD yang penyerapan anggarannya dibawah 40 persen yakni Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah, Inspektorat, Biro Ekonomi dan SDA, Biro Hukum, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Biro Umum, Badan Kesbangpol, Dinas Pendidikan, BPBD, Biro Kepegawaian, Biro Keuangan, Biro Kesra, Biro Organisasi dan Biro Aset.
Sedangkan untuk SKPD yang mampu mencapai penyerapan anggaran di atas 50 persen terdiri dari Badan Perpustakaan, Dinas Perkebunan, Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Administrasi Pembangunan, Dinas Pemuda dan Olahraga serta Biro Pemerintahan. Sedangkan untuk SKPD yang penyerapan anggaran antara 40-50 persen antara lain Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Pertambangan dan Energi.
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Koordinasi Keluarga Berencana, Badan Pemerintahan dan Masyarakat Desa, Badan Lingkungan Hidup, Sekretariat DPRD Kalteng, RSUD Doris Sylvanus, Dinas Kesehatan, Biru Humas dan Protokol, Bappeda, Sekretariat Korpri, Biro perwakilan Kalteng di Jakarta, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluh. “Penyerapan Belanja Langsung (BL) pada Juni 2015 untuk realisasi keuangan sebesar 49,76 persen, sedangkan realisasi fisik sebesar 51,28 persen. hal ini relatif bagus dari tahun lalu,” Kata Asisten II Setda
Kalteng Syahrin Daulay dalam laporannya di rapat TEPRA, Aula Jaya Tingang Kantor Gubernur, Senin (6/7/2015).
Menurutnya, kombinasi BL dan BTL (Belanja Tidak Langsung) pada Triwulan II Juni 2015 mencapai 46,85 persen, meningkat sebanyak 0,62 persen dari tahun sebelumnya. “Sebanyak 45 SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng masih ada yang belum mencapai target penyerapan anggaran BL,” jelasnya.
Syahrin mengungkapkan, meski ada perbaikan di realisasi penyerapan APBD, hal tersebut berbanding terbalik dengan penyerapan dana ABPN yang hampir tidak memiliki kemajuan signifikan.
Dari 24 SKPD pengelola dana Dekosentrasi dan Dana Pembantuan tidak terlihat adanya kemajuan. Hal ini disebabkan adanya permasalahan di tingkat pusat, baik persoalan nomenklatur dan sebagainya. ” Berbagai permasalahan menyebabkan pengelolaan dana APBN masih belum efektif,” ungkapnya. (Ferry Wahyudi)
Editor: Raudhatul