MENARAnews, Jakarta – Sejak awal, semangat pelaksanaan pilkada langsung adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun, semangat itu hilang ketika Mahkamah Konstitusi melegalkan politik dinasti dalam pelaksanaan pilkada, ungkap Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani saat ditemui dalam kegiatan buka bersama Fraksi Gerindra di Kompleks Parlemen, Jumat (10/7).
Ia mengatakan, ketika DPR membatasi terjadinya praktik politik dinasti melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, hal itu bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan kekuasaan. Menurut dia, mayoritas daerah yang menerapkan politik dinasti terjadi penyelewengan kekuasaan.
Sementara, pelaksanaan pilkada langsung di satu sisi membutuhkan energi yang besar. Untuk memperoleh kemenangan, diperlukan jaringan kekuatan yang besar dan pembiayaan yang kuat dan itu dimiliki oleh calon yang sejak awal telah memiliki kekuasaan.
“Dengan adanya putusan MK ini harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agak jauh,” ujarnya.
Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Mahkamah menilai, aturan yang membatasi calon kepala daerah yang memiliki hubungan dengan petahana telah melanggar konstitusi.
Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa idealnya suatu demokrasi adalah bagaimana melibatkan sebanyak mungkin rakyat untuk turut serta dalam proses politik. Meski pembatasan dibutuhkan demi menjamin pemegang jabatan publik memenuhi kapasitas dan kapabilitas, suatu pembatasan tidak boleh membatasi hak konstitusional warga negara.
Hakim menilai, Pasal 7 huruf r UU Pilkada mengandung muatan diskriminasi. Hal itu bahkan diakui oleh pembentuk undang-undang. Pasal tersebut memuat pembedaan perlakuan yang semata-mata didasarkan atas status kelahiran dan kekerabatan seorang calon kepala daerah dengan petahana.
Adapun permohonan uji materi ini diajukan oleh seorang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Adnan Purichta Ichsan.(GL)