MENARAnews, Sampit (Kalteng) – Pernyataan pemecatan ketua DPD Partai Golkar Kotim, Supriadi dinilai rancu dan janggal oleh sejumlah kader partai berlambang pohon beringin tersebut, dan semestinya hal ini tidak perlu terjadi.
Wakil ketua DPD Golkar Kotim, Edy Sabarudin, menyatakan pernyataan pemecatan itu adalah salah kaprah, jika dilihat dari dualisme kepemimpinan Golkar dipusat. Yang benar adalah, Supriadi telah memilih mengikuti Agung Laksono yang kemudian kubu ARB (Aburizal Bakrie) dalam hal ini DPD Golkar Kalteng yang dipimpin Abdul Razak menggantikannya dengan HM. Thamrin Noor sebagai carataker.
“Ini adalah pilihan dan hak individu masing-masing pihak untuk berkiblat kemana. Semestinya sesama kader bisa saling menghargai keputusan masing-masing dan jangan langsung menyerang dan menganggap kubunya lah yang berhak memakai atribut golkar,” ucap Edy prihatin, Jumat (25/6/2015).
Sejujurnya, Edy mengungkapkan konflik dipusat ini sebenarnya tidak perlu terjadi hingga sampai didaerah, dan hal ini sebenarnya sudah sikap resmi DPD Golkar Kotim sejak awal hasil rapat pleno pengurus. Namun entah kenapa, sekarang tiba-tiba konflik ini akhirnya muncul juga di Kotim.
Edy juga mempertanyakan dasar hukum penunjukan carateker, dimana saat ini kepengurusan Munas Bali sudah menyatakan kembali ke Munas Riau berdasarkan putusan PTUN dan putusan sela Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara. Itu artinya sekarang Golkar sudah bersatu dan tidak ada kubu-kubuan lagi sebab kedua belah pihak yang bersengketa sama-sama pengurus DPP hasil Munas Riau.
“Alasan pemberhentian karena dinilai berkhianat dengan partai itu saya anggap keliru. Kubu ARB menyatakan sekarang Golkar sudah bersatu, bahkan saat Rapimnas kemaren juga mengundang kubu Ancol meski tidak ada yang hadir, eh sekarang malah ada pencopotan jabatan ketua DPD kabupaten dengan alasan berkhianat,” ungkapnya.
Edy juga menegaskan, dengan situasional partai sekarang ini H. Supriadi tidak bisa dikatakan berkhianat, sebab beliau masih kader Golkar. Lain halnya kalau pindah ke partai lain baru bisa dikatakan seperti itu, ini mesti diluruskan kembali agar masyarakat khususnya kader dan simpatisan golkar Kotim tidak salah tafsir.
Kemudian mengenai tugas seorang carateker, sesuai dengan PO 08/DPP/Golkar/VII/2010, tentang pengisian jabatan antara waktu, tugasnya hanyalah sebatas mempersiapkan musdalub saja dan tidak boleh mengeluarkan keputusan atau kebijakan organisasi yang sifatnya strategis termasuk mengganti atau menyusun kepengurusan yang baru.
Sementara itu pendapat kader Golkar Kotim lainnya, Joni Abdi, yang menjabat sebaga wakil sekretaris DPD Golkar Kotim, menegaskan, istilah pemecatan itu sangat keliru, sebab yang benar adalah kelompok Thamrin Noor tersebut membuat kepengurusan baru yang berkiblat pada Munas Bali.
“Tidak ada aturan yang menyatakan Bapak Supriadi atau pihak lain yang menjadi pengurus Golkar non Munas Bali dilarang memakai atribut atau mengatasnamakan golkar. Saya membantah pernyataan Thamrin Noor tersebut,” tegas Joni yang juga menjabat sebagai sekretaris AMPG Kotim ini.
Justru jika melihat dari rentetan kronologis semenjak partai berlambang beringin ini terjadi, kepengurusan Munas Ancol adalah yang memiliki legitimit pemerintah karena hasil Munas Ancol lah yang diterbitkan SK-nya oleh Menkumham.
Secara jujur Joni juga mengakui, sebenarnya Supriadi sudah sejak dulu sudah memegang SK No. 033/DPP/GOLKAR/III/2015 tentang Plt pengurus DPD Partai Golkar Kalteng dengan jabatan sebagai Wakil Ketua serta SK No. 275/DPP/Golkar/V/2015 tentang pengurus DPD Partai Golkar Kotim, dimana Supriadi ditunjuk sebagai Plt. Ketua. Dan terakhir, DPP juga telah mengeluarkan SK untuk Supriadi yaitu SK No. 427/DPP/GOLKAR/VI/2015 tentang penetapan dan pengesahan calon kepala daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dari Partai Golkar tahun 2015.
Namun mengingat adanya hasil kepengurusan rapat pengurus DPD beberapa waktu lalu yang juga dihadiri oleh Martha Ujai dan Yusuf Sulaiman menyatakan supaya Golkar Kotim netral tidak berpihak, akhirnya Supriadi menghormati keputusan itu dengan tidak menggelar kegiatan kepartaian versi AL, untuk menjaga soliditas kader didaerah.
Tapi dengan adanya pernyataan kubu ARB melalui kelompok Thamrin Noor, maka kami mulai hari menyatakan juga jika H. Supriadi juga berhak menggunakan nama serta atribut Golkar karena beliau juga sudah memiliki legalitas dari ketua DPP Golkar Pusat kubu Ancol.
Adanya pencopotan kader yang terjadi di Kotim juga dianggap telah menyimpang sebab jika mengacu kepada putusan sela PN Jakarta Utara, saat ini kepengurusan kembali ke Munas Riau dimana sudah tidak ada lagi istilah kubu AL atau kubu ARB, semuanya satu. Dengan demikian berarti kubu ARB telah melanggar kesepakatan bersama karena masih menganggap kubu-kubuan.
Terkait masalah kantor golkar yang dikatakan sepi, menurut Joni Abdi, hal tersebut adalah hal yang lumrah. “Biasa saja sih kalau kantor parpol sepi, semua kantor parpol juga begitu kok, lihat saja kantor parpol yang lain,” tukasnya. (Kontributor Kotim)
Editor: Raudhatul