MENARAnews, Medan (Sumut) – Provinsi Sumatera Utara siap gelar pilkada serentak di 23 Kabupaten/Kota. Tengku Erry Nuradi Wakil Gubernur Sumatera Utara mengatakan Kesiapan itu dikemukan Tengku Erry Nuradi dalam pertemuan dengan komisi II DPR RI dalam rangka kunjungan kerja spesifik Pilkada Kabupaten/Kota Sumut di Aula Martabe, kantor Gubernur Sumut, Jl Diponegoro Medan, Senin (29/6).
Dalam pertemuan tersebut Hadir Ketua Komisi II DPR RI Kamarulzaman Rambe, sejumlah wakil ketua dan anggota, serta sekretariat Komisi II DPR RI. Sementara Wakil Gubernur didampingi Sekda Provinsi Sumatra Utara Hasban Ritonga dan asisten Pemerintahan Hasiholan Silaen, Polda Sumut, Ketua KPU Sumut, Ketua Bawaslu Sumut, Bupati dan Walikota yang akan melaksanakan Pilkada 2015, para ketua KPU Kabupaten/Kota se Sumut, para ketua Panwaslu Kabupaten/Kota dan sejumlah anggota.
Pada pertemuan tersebut, Erry mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut telah melakukan sejumlah persiapan, termasuk menggelar koordinasi dan diskusi rutin dengan pihak pelaksana Pilkdam baik KPU, Bawaslu, Pemierntah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemko) dengan melibatkan pihak keamanan yakni Polri dan TNI.
“Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya tahun 2015 sebanyak 14 daerah dan masa jabatannya berakhir sampai semester satu tahun 2016 sebanyak 9 daerah. Semua daerah ini telah siap menggelar Pilkada pada 9 Desember 2015 mendatang”, ujar Erry.
Erry juga mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota juga telah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan pemerintah daerah, sebagai dasar ketersediaan anggaran Pilkada.
“Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015 di Sumut dapat dilaksanakan sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU”, ujar Erry.
Dikesempatan tersebut Ketua Komisi II DPR RI, Kamarulzaman Rambe mengatakan, Pemrintah Daerah, KPU, Polri dan seluruh instansi terkait harus memahami 4 azas dalam pelaksanaan Pilkada serentah tahun 2015. Pertama, azaz kebijakan efisiensi dan efektifitas. Pemerintah daerah harus mengedepankan azas efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015. Azas kedua, jelas Kamarulzaman ialah penguatan partai politik dengan pilkada langsung serentak yang akan dilaksanakan ini lanjutnya lagi partai politik dan gabungan partai politik yang mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Azas selanjutnya, penguatan Kepemimpinan kepala daerah, dipilih langsung, kampanye, kertas suara, penyelenggara dibiayai oleh negara “Kalau semuanya dibiayai negara, tentunya dalam rangka untuk penguatan kepemimpinan kepala daerah dan untuk memajukan derah-daerah,” ujarnya.
Azas keempat adalah kebijaksanaan satu putaran dalam pilkada. Kebijakan satu putaran menggambarkan pilihan yang iklas dari masyarakat terhadap hak pilihnya untuk memilih pemimpinnya tanpa ada janji untuk berikutnya.“Kita berharap dengan kunjungan ini didapatkan masuk-masukan agar pelaksanaan pilkada serentak termasuk teknisnya, agar pelaksanaan pilkada serentak ini dapat berjalan dengan lancar”, jelasnya.(yug)