spot_img

SBY Kritisi Dana Aspirasi DPR

MENARAnews, Jakarta – Kemunculan Dana Aspirasi DPR telah mengundang pro dan kontra berbagai pihak. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga Ketua Umum Partai Demokrat (PD) memiliki pandangan tersendiri terkait program baru DPR tersebut. 

“Ada 5 hal yang harus dikritisi dan diuji atas ide dana aspirasi itu. Terutama terkait dengan sistem, “governance” dan aturan main,” tulis SBY di akunnya, Selasa (16/6/2015).

Setidaknya, terdapat 5 point kritik yang diajukan oleh SBY terhadap keinginan DPR untuk memperoleh dana aspirasi tersebut, yaitu :

1. Bagaimana meletakkan “titipan” dana Rp 20 miliar tersebut dalam sistem APBN dan APBD, agar klop dan tak bertentangan dengan rencana eksekutif. Ingat, APBN direncanakan dan disiapkan dengan proses “dari atas dan dari bawah” secara terpadu, bertahap dan berlanjut. Di mana masuknya? Bagaimana jika usulan program yang menggunakan dana aspirasi itu tidak cocok dan bertentangan dengan prioritas dan rencana pemda setempat.

2. Bagaimana menjamin penggunaan dana tersebut tidak tumpang tindih dengan anggaran daerah dan yang diinginkan oleh DPRD provinsi, kabuapten dan kota?

3. Kalau anggota DPR RI punya dana aspirasi, bagaimana dengan anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota yang dinilai lebih tahu dan lebih dekat ke dapil? Kalau mereka juga dapat dana aspirasi, betapa besar dana APBN dan APBD yang tidak “di tangan” eksekutif dalam perencanaannya. Betapa rumit dan kompleksnya perencanaan pembangunan, karena masing-masing pihak punya keinginan dan rencananya sendiri.

4. Kalau anggota DPR punya “jatah dan kewenangan” untuk menentukan sendiri proyek dan anggarannya, lantas apa bedanya eksekutif dan legislatif?

5. Bagaimana akuntabilitas dan pengawasan dana aspirasi itu, sekalipun dana itu tidak “dipegang” sendiri oleh anggota DPR?

Karena 5 hal itu pula pada masa kepemimpinannya, Presiden ke-6 RI menolak mentah-mentah kebijakan tersebut.

“Di era pemerintahan yang saya pimpin, saya tidak setuju penggunaan dana aspirasi tsb karena ke 5 hal itu belum jelas & belum klop,” imbuhnya.

Mantan orang nomor satu di Indonesia ini menuliskan pemikirannya di tweet karena merasa perlu mengingatkan DPR dan pemerintah. Selama 10 tahun memimpin negara, beliau sudah tidak asing lagi dengan hal terkait APBN.

“Saya menyarankan agar DPR dan Pemerintah cermat dan tidak gegabah mengambil keputusan. Jangan salah dan jangan merusak sistem. Tidakkah saat ini fokus dan prioritas pemerintah dan DPR justru atasi perlambatan ekonomi dengan segala dampaknya terhadap kehidupan masyarakat?” tambah SBY. (Vo)

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,043PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles