MENARAnews, Medan (Sumut) – PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara-Aceh menegaskan tidak perlu melakukan perdamaian ataupun dialog dengan PT. Agra Citra Kharisma (ACK) selaku pengelola bangunan Mall Centre Point (CP) yang berdiri di atas tanah aset milik PT. KAI seluas 7 Ha di Jl. Jawa, Kel. Gang Buntu, Medan Timur.
“Kami tidak bersalah dan tidak pernah berbuat apa-apa. Yang berbuat itu PT. ACK, Pemko Medan dan DPRD Medan,” kata Humas PT. KAI Divre I Sumut-Aceh, Rapino Situmorang, Rabu (10/6).
Hal itu dikatakan Rapino menjawab wartawan via selulernya terkait imbauan DPRD Medan agar kedua belah pihak melakukan perdamaian demi menyelamatkan 3000 pekerja yang terancam pengangguran.
Rapino mempertanyakan, apakah DPRD Medan mengikuti dan memahami Rakorsus antara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno dengan Pemprovsu.
“Dalam Rakorsus itu sudah jelas, bangunan Mall Centre Point disita. Jangan ada operasi apapun di lokasi itu, baik Centre Point, Karibia Boutiqe Hotel dan lainnya,” katanya dan menambahkan,PT KAI berpedoman kepada hasil Rakorsus.
“Kita tidak ada memikirkan untuk melakukan pembagian saham dengan PT. ACK,” sebutnya.
Sebanyak 3000 pekerja yang terancam pengangguran, kata Rapino, merupakan tanggungjawab PT. ACK dan pemerintah daerah (Pemda).
“Itu tanggungjawab mereka, kenapa mempekerjakan karyawan di bangunan yang berdiri di atas lahan sengketa, Pemda juga kenapa menyetujui perngalihan aset milik Djawatan Kereta Api (sekarang PT. KAI). Jadi biarkan mereka yang memikirkan nasih 3000 pekerja ini,” ujarnya.
Menurut Rapino, PT. KAI telah menempuh jalan panjang untuk mempertahankan asetnya seluas 7 Ha lebih yang dialihkan kepada PT. ACK yang saat ini sudah berdiri mall, ruko, apartemen, rumah sakit yang semuanya tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).