MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Palangka Raya semakin pelik saja. Kemarin (8/6/2015), sempat terjadi keributan antara Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan PKL di Jl. Yos Sudarso saat dilakukan penertiban.
Menyikapi hal itu, Ketua Asosiasi PKL Kota Palangka Raya, Rusdi Agus Susanto angkat bicara. Melalui Bidang Organisasi, Jani mengatakan Pemkot Palangka Raya belum memperhatikan kesejahteraan PKL secara maksimal. Pasalnya hingga saat ini pemerintah belum memberikan pembinaan terhadap PKL.
“Selama ini koordinasi antara PKL dengan pemerintah belum berjalan baik, seharuanya PKL ini diberikan bimbingan seperti bagaimana menerapkan manajemen penjualan,” ujar Jani dikonfirmasi, Selasa (9/6/2015).
Tidak hanya kurangnya koordinasi, lanjut Jani Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat oleh Pemkot terkait PKL juga belum disosialisasikan.
“Saya belum tahu kabarnya sejauh ini, tapi Perda tentang PKL sudah pernah diwacanakan. Sebenarnya PKL bisa kita atur, hanya saja jangan dijadikan Kambing Hitam, dikit-dikit PKL disalahkan,” tukasnya.
Seharusnya Pemkot melakukan pembenahan dan mempersiapkan tempat baru bagi PKL jika memang ingin direlokasi. Namun, menurutnya, lokasi yang ditunjuk Pemkot belum sepenuhnya disetujui.
“Rencana Relokasi sih boleh-boleh saja, hanya saja lokasi baru yang baru harus remai pengunjung, dan jangan ditempatkan di tempat sepi pengunjung, sama saja mematikan mata pencaharian PKL kalau di tempat sepi kaya hutan. Pendapat saya bagusnya dibenahi tempat yang ada dulu, sebelum perihal diatas bisa dilaksanakan,” ujar peria yang pernah menjabat sebagai wakil ketua satu ini.
Selain itu, adanya oknum yang melindungi PKL nakal juga tak luput dari perhatian Asosialis PKL. Padahal PKL itu disebut-sebut sudah melanggar aturan yang ditentukan sehingga timbul praktik pungutan liar terhadap PKL.
“Kalau kita mau jalankan aturan, jalankan dengan baik, jangan ada kepentingan. Contoh lokasi di Jl. Yos Sudarso depan TVRI, masih ada PKL melanggar buka pada jam yang sudah ditentukan, setelah kita tegur, dia panggil bekingnya,” tukasnya lebih dalam.
Jani menegaskan bahwa hasil Retribusi yang diberikan PKL terhadap pemasukan daerah cukup besar, Bahkan PKL bisa dikatagorikan sebagai peyumbang terbesar Pendapataan Asli Daerah (PAD).
“Kalau Retribusi terhadap Daerah, saya rasa PKL tidak ada keberatan tentang itu, bahkan lapak Rp.600 per meter persegi tiap bualn selalu dibayar, belum lagi retribusi perharinya, hanya saja retribusi dari PKL benar-benar masuk ke daerah, dan jangan sampai anggaran tersebut masuk ke kantong oknum yang berkepentingan.” ujar Jani kembali. (Arliandie)
Editor: Raudhatul