MENARAnews, Jakarta – Pembentukan sekolah partai untuk para calon kepala daerah yang dipelopori oleh PDI Perjuangan menuai berbagai macam apresiasi yang cukup positif. Menyikapi hal tersebut, beberapa pihak mendorong partai politik di Indonesia untuk mengikuti terobosan politik tersebut yang bertujuan untuk memotong gap antara kepentingan partai politik dengan harapan publik.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Muradi, mengatakan, gap politik antara partai pengusung calon kepala daerah dengan harapan publik masih banyak terjadi setelah 11 tahun pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Penyebabnya adalah karena hampir semua partai berhenti melakukan pendampingan ketika figur yang diusungnya ditetapkan menjadi calon kepala daerah oleh penyelenggara pemilu.
“Seolah hanya memfungsikan partai politik sebagai pengusung, dengan tetap membebankan kreasi dan program pada figur calon kepala daerah,” kata Muradi, melalui pesan singkat, Senin (29/6/2015).
Situasi tersebut, kata Muradi, membuat hubungan antara partai politik dengan masyarakat pemilih menjadi sulit disinergikan saat pelaksanaan pilkada. Ia mengambil contoh banyaknya partai pemenang pemilu legislatif gagal total dalam pilkada dan dikalahkan oleh calon yang diusung partai kelas bawah atau bahkan calon independen.
“Karena itu sekolah partai jadi salah satu pelopor, terobosan politik untuk mengintegrasikan harapan publik dengan kepentingan partai politik,” ujarnya.
PDI-P secara resmi telah membuka sekolah partai untuk calon kepala daerah angkatan pertama, yang akan mengikuti pilkada serentak pada akhir tahun ini. Acara pembukaan itu dilakukan di Gedung DPP PDI Perjuangan, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, dengan dihadiri ratusan kader dan calon kepala daerah, Minggu (28/6/2015).
Saat berbicara di hadapan peserta sekolah partai itu, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengingatkan para calon kepala daerah yang maju ke pilkada serentak untuk benar-benar bekerja keras. Diharapkan para calon kepala daerah tak sekadar memanfaatkan PDI-P sebagai kendaraan politik.
“PDI Perjuangan hanya bisa memberikan rekomendasi. Para calon lah yang harus berani mati dalam berjuang. Kami akan terus memberikan kontribusi dengan menggerakkan seluruh wilayah yang bisa kami lakukan”, ujar Megawati (AD)