MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda) Provinsi Kalimantan Tengah mengancam akan memberikan sanksi berupa pencabutan ijin trayek angkutan bagi penyedia jasa angkutan yang tidak mematuhi tarif baru kebijakan gubernur Kalimantan Tengah.
Hal tersebut ditegaskan Lodewyk CH Iban, selaku Ketua Organda Kalteng. Dikatakan perusahaan penyedia jasa angkutan yang tidak mematuhi aturan akan diberikan sanksi tegas. Berupa teguran, bahkan sampai pencabutan ijin trayek angkutan. “Organda Kalteng berkomitmen siap menjalankan kebijakan Gubernur Kalteng terkait perubahan tarif angkutan bus kelas ekonomi,” katanya saat dibincangi MENARAnews, Kamis (18/6/2015).
Disebutkan, dalam waktu dekat Organda Provinsi Kalteng akan menyosialisasikan kepada perusahaan penyedia jasa angkutan terkait kebijakan penyesuaian tarif angkutan bus kelas ekonomi. Sampai saat ini belum ada tanggapan berarti dari perusahaan mengenai penyesuaian ini. “Sosialisasi secepatnya akan dilakukan karena kita telah memasuki puasa dan menjelang lebaran. Dengan begitu transportasi massa akan semakin meningkat pergerakannya,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalteng, Muhammad Hatta mengungkapkan penurunan tarif angkutan umum kelas ekonomi antar kota dalam provinsi disebabkan adanya penurunan BBM. “Penurunan tarif berlaku setelah terbit Keputusan Gubernur Nomor 188.44/297/2015,” jelasnya.
Menurut Hatta, Organda Provinsi Kalteng telah disampaikan perihal penyesuaian tarif angkutan kelas ekonomi tersebut. Organda sendiri dalam kesempatan bertemu menyampaikan kesediaannya dalam mengikuti penyesuaian tarif angkutan. “Kebijakan penyesuaian tarif angkutan sudah melalui berbagai pertimbangan. Kita telah berkomunikasi dengan Organda mengenai hal tersebut,” tegasnya. (Ferry Wahyudi)
Editor: Raudhatul