MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah (LMMDDKT) turut menentang pencalonan bakal calon gubernur non dayak yang akan berlaga di Pilkada Desember mendatang. Pihaknya pun mendeklarasikan pernyataan tersebut dengan turut menentang kelanjutan politik dinasti yang selama ini dikuasai keluarga Narang.
Ketua LMMDDKT Prof.H. KMA M Usop MA mengatakan mendukung dengan tegas jika putera daerah yang harus maju sebagai gubernur di Kalimantan Tengah pada Pilkada mendatang. Pasalnya, hanya putera daerahlah yang mampu menghadapi tantangan maupun masalah yang di Kalimantan Tengah.
“Pimpinan yang akan datang harus mampu mengatasi tantangan dan ancaman permasalahan percepatan pembangunan Kalteng seperti Marginalisasi, kerusakan lingkungan, sengketa pertanahan dan hegemoni dan korupsi serta kerukunan. Hal itu hanya mampu dilakukan oleh putera daerah,” katanya saat dibincangi MENARAnews, Kamis (26/2015).
Dirinya menyebutkan, banyak putera-putera daerah di Kalimantan Tengah yang berkompeten untuk memimpin. Mengingat dewasa ini, putera daerah tidak kalah bersaing dengan pendatang.
“Hal ini sesuai dengan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah pada tahun 2014 lalu, dimana putera daerah harus memimpin Kalteng. Bukan warga pendatang,” sebutnya.
Selain itu, Usop juga menegaskan hendak memutus mata rantai politik dinasti yang selama ini terjadi di Kalteng. Pasalnya, hal itu akan mengancam daerah bila ketidakadilan berkembang terus di dunia politik yang didominasi oleh kepentingan partai.
Politik dinasti dan adanya pencalonan calon gubernur non dayak berpotensi mengakibatkan konflik etnik yang dapat mengusik ketertiban masyarakat, selain dapat dimanipulasi menjadi transaksi “sewa perahu” yang sangat tinggi.
“LMMDDKT tegas dalam menolak pencalonan warga pendatang sebagai calon gubernur Kalteng. Kita mesti menjunjung tinggi filsafat dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung,” tegasnya. (Ferry Wahyudi)
Editor: Raudhatul