MENARAnews, Sampit (Kalteng) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotim memastikan penggunaan anggaran Pemilihan Bupati (Pilbup) tidak akan bermasalah. Meski, menjelang pelaksanaannya, anggaran yang digunakan semakin besar. Tak tanggung-tanggung, selama dua bulan ini kucuran anggaran yang digunakan mencapai Rp 5 miliar.
”Sejauh ini di Kotim tidak ada masalah. Kalau ada laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang lambat, kami langsung jemput bola,” kata Sekretaris KPU Kotim, Najmi Fuadi, Selasa (9/7/2015).
Menurut Najmi dengan sistem jemput bola ini, maka SPJ yang diajukan di setiap kecamatan tidak ada permasalahan dan laporan yang diterima selalu lengkap. Meski, di beberapa daerah lain di Indonesia terdapat permasalahan tidak lengkapnya laporan keuangan dari PPK dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Menurut Najmi saat diwawancarai di ruang kerjanya, setiap PPK dan PPS ini ada petugas administrasinya dan mereka tidak pernah ada masalah kekurangan SDM, bahkan berdasarkan rincian KPU Kotim, 60 persen total anggaran Pilbup terbanyak memang digunakan untuk membayar honor terdiri dari Komisioner KPU, Sekretariat KPU, PPK, PPS dan Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara (KPPS).
Biaya itu mencapai sebesar Rp 15 miliar dari total anggaran Pilbup sebanyak Rp 24 miliar, dengan jumlah petugas yang dibayarkan mencapai 9.816 orang. Walaupun, pekerjaan yang dilaksanakan tidak hanya Pilbup saja, tetapi juga Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalteng secara serentak.
”Rp 15 miliar ini untuk membayar honor selama 7 bulan, anggaran yang digunakan untuk membayar honor paling banyak. Namun, pelaksana Pilbup Kotim ini hanya mendapatkan satu kali honor saja,” ujarnya. (Kontributor Kotim)
Editor : Raudhatul