MENARAnews, Jambi – Tahapan pencalonan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) rawan digugat oleh peserta pemilu. Apalagi jika dua partai yakni PPP dan Golkar tidak bisa mendaftarkan calonnya. Bahkan, Golkar memastikan akan menggugat KPU jika tak diakomodir pada masa pendaftaran calon kepala daerah.
Ketua DPD Golkar Provinsi Jambi Zoerman Manap mengatakan jika partainya akan menggugat KPU jika kemudian Golkar tidak mendaftarkan kandidatnya ke KPU.
“Kalau memang kita nggak masuk. Kita pasti gugat, Bisa saja di Bulan September, kami akan gugat KPU,”ujarnya.
Ini karena sikap KPU yang aneh. Meski lembaganya sudah islah, namun langkah politik Golkar ini belum cukup untuk membawa Golkar bisa mendaftar. Padahal, sudah ada keputusan dua pengadilan yang seharusnya menjadi pegangan bagi lembaga.
Sementara itu, KPU provinsi Jambi membenarkan jika tahapan pencalonan masih bisa digugat. Pasca penetapan calon pada 24 Agustus mendatang, maka sejak hari tersebut sudah bisa mendaftarkan keberatannya ke Bawaslu.
“Penanganan perkara disini 30 Agustus-10 September,”ujar Sanusi, Ketua Divisi Teknis KPU Provinsi Jambi, saat ditemui di kantornya dua hari lalu.
Ia mengatakan, di Bawaslu ini sifatnya hanya mendamaikan antar pihak yang bersengketa. Dimana posisi Bawaslu menfaslitasi. Namun, jika tidak ada penyelesaian, pihak penggugat bisa melanjutkan ke PT TUN.
“Kalau untuk Jambi berarti di Medan,”katanya.
Pendaftaran di PT TUN ini dimulai 11-13 September. Sementara penyelesaian perkara antara 17 September sampai 8 Oktober. “Jika ada keputusan apapun dan tidak ada kasasi, maka KPU wajib menindaklanjuti semua putusan PT TUN,”katanya.
Bagaimana jika masih lanjut? Sanusi mengakui masih ada ruang melakukan kasasi dari 8 Oktober sampai 15 Oktober.
Ditanya soal proses kampanye yang berjalan, Sanusi mengatakan calon yang sudah ditetapkan sebagai calon sudah bisa melakukan kampanye. Meski ada gugatan terhadap penetapan calon yang dilakukan KPU.
Namun, jika nanti keputusan pengadilan mengharusnya ada calon lain di luar yang ditetapkan KPU, maka calon tersebut akan dimasukkan dalam nomor urut berikutnya. “Jadi kalau sudah ada dua calon misalnya, karena ada gugatan dan menang, maka calon tersebut masuk menjadi nomor urut 3,”katanya.
Hanya saja, hak-hak kampanye dari nomor urut tiga ini saja yang hilang. Karena sebelum ada keputusan tidak memiliki hak-hak kampanye seperti calon lain yang sudah ditetapkan sebagai calon.
Bagaimana jika ada ada calon yang gugur karena adanya gugatan ini?
“KPU wajib menindaklanjuti keputusan pengadilan ini,”pungkasnya. (GWA)