spot_img

Hendri Satrio : Semoga Jokowi Konsisten Tolak Dana Aspirasi

MENARAnews, Jakarta – Hendri Satrio, Pengamat komunikasi po­litik dari Universitas Para­ma­dina me­nga­takan sikap Presiden Joko Widodo diha­rapkan konsisten menolak Usulan Program Pemba­ngu­nan Daerah Pemilihan (UP2­DP) atau dana aspirasi.

Usulan dana aspirasi ter­sebut, lebih baik ditolak karena tidak ada ja­minan bahwa aspirasi ma­sya­rakat bisa terserap oleh anggota dewan dengan baik karena selama ini juga se­perti itu apalagi jika ditam­bah dengan beban anggaran.

“Sudah bagus Pak Jokowi menolak dan mudah-mudah­an presiden konsisten, se­hingga usulan dana aspirasi ini tidak disetujui,” kata Hen­dri di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (26/6).

“Kan biasanya kalau su­dah diloloskan dana aspirasi ini bisa jadi sendiri-sendiri, dana sendiri aspirasi sendiri. Bagaimana memastikan pe­nyerapan dari dana aspirasi sen­diri, ini kan jadi tanda ta­nya juga, tidak mudah lho me­lakukan penyerapan ang­ga­ran,” ujarnya.

Menurut Hendri, sikap penolakan ini adalah langkah baik dari Presiden Joko Wi­dodo untuk menahan dana aspirasi walaupun belum ke­luar pernyataan resminya karena dana ini juga bisa dijadikan alat politisasi yang sudah barang tentu bagi ke­pentingannya sendiri.

“Kalau misalnya disetu­jui, nanti bayangkan saja in­cumben DPR ini kalau mau maju kembali pasti akan luar biasa punya alatnya. Ada da­na desa, kemudian ada dana aspirasi, belum lagi dana untuk parpol baru dinaik­kan,” ujarnya.

Sementara itu, peng­amat hukum tata negara, Refly Harun mengatakan dirinya juga menolak usu­l­an dana aspirasi tersebut, karena menurutnya pem­bangunan seharusnya un­tuk seluruh masyarakat In­donesia bukan hanya wila­yah tertentu seperti da­lam usulan UP2DP yang me­ng­alokasikan da­na Rp20 miliar per satu anggota de­wan setiap dae­rah pemili­han dalam satu tahun.

“Seharusnya program pem­bangunan itu diso­dor­kan eksekutif, disetujui le­gislatif. Kemudian dika­wal oleh legislatif. Program pem­bangunan itu untuk se­mua rakyat Indonesia, bu­kan cuma Dapil,” ujar Refly.

Menurut Refly, anggo­ta DPR seha­rusnya tidak perlu mengajukan dana as­pirasi semacam itu ka­rena banyak yang bisa di­la­kukan anggota dewan di Dapilnya, terutama dalam fungsinya sebagai perwa­kilan rakyat yang menya­lurkan suara rakyat.

“Contoh misalnya ada tanah diserobot aparat kan bisa mengadu pada ang­go­ta DPR lalu mereka te­lepon Kapolda. Atau ada rakyat miskin tidak bisa mendapat fasilitas kese­ha­tan, beri pengantar, dan telepon ru­mah sakit. Ini yang nama­nya fungsi re­presentasi ang­gota DPR mewakili kepen­tingan ma­syarakat,” ujar­nya.(GL)

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,039PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles