MENARAnews, Jakarta – DPR akhirnya mengesahkan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau yang biasa disebut dengan dana aspirasi DPR dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (23/06/2015).
Dalam rapat paripurna tersebut, tiga fraksi KIH yang meliputi PDIP, Partai Nasdem, dan Partai Hanura menyatakan penolakan pada keputusan paripurna tersebut.
Jumlah alokasi anggaran yang akan diberikan rencananya sebesar Rp 20 miliar per anggota dewan. Sareh Wiyono, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, mengungkapkan bahwa setelah dilakukan musyawarah, PDIP akhirnya membuat keputusan untuk tidak menyetujui program dana aspirasi DPR
Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Plate mengatakan, pembahasan peraturan ini terkesan tergesa-gesa. Bahkan, di dalam rapat pleno Badan Legislasi yang digelar hari ini, tidak semua fraksi satu suara mendukung pengesahan peraturan tersebut.
“Saya usul dengan segala hormat, penolakan kami dengan usulan ini untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan negara,” kata Johnny.
Nasdem, kata dia, melihat ada pragmatisme tinggi di dalam pembahasan peraturan ini. Oleh karena itu, ia meminta, jika peraturan ini disahkan, pemerintah tidak perlu meneruskan pembahasan atas program ini. (AD)