MENARAnews, Jakarta – Dana aspirasi DPR sebesar Rp 20 Miliar yang menjadi hak tiap anggota, kini sudah terealisasi dan siap digunakan untuk program pembangunan.
Namun demikian politisi PAN, sekaligus ketua Panitia Kerja Usulan Pembangunan Daerah Pemilihan (Panja UP2DP) DPR, Totok Daryanto mengatakan bahwa dana tersebut adalah hak tiap anggota DPR dan dalam penggunaannya tidak mendapatkan pengawasan secara khusus.
Totok menjelaskan bahwa dana apsirasi tersebut akan memuat dana dan informasi pengusul aspirasi program yang meliputi nama, fraksi, dapil.nama program, latar belakang usulan, provinsi, kabupaten/kota, serta penerima manfaatnya. Sempeentara itu, terkait dengan pengawasannya, Totok mengatakan tidak ada perlakuan khusus.
“Sebenarnya pengawasan khusus terhadap dana aspirasi DPR itu tidak perlu dilakukan mengingat APBN sudah memiliki mekanisme tersendiri dalam mengatur penggunaan dana. Lembaga-lembaga pengawas keuangan negara seperi BPK, BPKP, UP2DP sudah terintegrasi dalam APBN, jadi ya tidak perlu adanya pengawasan khusus”, ujar Totok
Sementara itu, jika ada anggota DPR yang tidak mau menggunakan dana tersebut. Hal tersebut adalah suatu yang lumrah dan telah diatur dalam tata tertib DPR. “Kalau ada anggota DPR yang menolak menggunakan hak tersebut, ya itu sah-sah saja. Penggunaan dana ini juga tidak bermaksud untuk mengambil alih kerja eksekutif, karena pengusulan pembangunan bisa dilakukan oleh siapa saja,” jelasnya.
Terkait munculnya kemungkinan potensi tumpang tindih dengan rencana pembangunan daerah dan program lainnya, Totok meyakinkan hal tersebut tidak akan terjadi.
“Tidak akan terjadi yang namanya tumpang tindih dengan Musrenbang karena aspirasi sudah melalui jalur pembahasan anggaran APBN. Hal ini juga sudah dicermati di Komisi II DPR,” tegasnya (AD)