spot_img

DAD Tak Larang Siapapun Jadi Calon Gubernur

 

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Menjelang Pemilihan Gubernur (Pigub) Kalteng pada Desember mendatang, sudah tak heran terjadi kontroversi mengenai calon yang diusung. Belum lama ini, misalnya kelompok yang mengatasnamakan Yayasan Peduli Petak Danum Borneo menentang pencalonan Achmad Diran (Wakil Gubernur Kalteng aktif, red.) maju dalam perhelatan lima tahun itu.

Pihaknya beralasan bahwa Diran bukan merupakan Putera Asli daerah Kalteng, sehingga menyimpang dari prinsip hidup masyarakat Kalteng. Lain halnya dengan Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng mengatakan tidak dapat melarang siapapun yang mencalonkan diri sebagai gubernur. Hal ini terlebih telah dilindungi oleh undang-undang.

“Saya katakan, kita tidak melarang siapapun menjadi calon, karena hak seseorang sudah dilidungi oleh undang-undang, dan kita tidak mempunyai hak untuk melarang seseorang,” ujar Sabran Achmad, Jumat (26/6/2015).

Namun Sabran tetap menyarankan kepada masyarakat Kalteng untuk tetap memilih Putera Daerah Asli yang akan memimpin Kalteng untuk lima tahun kedepan.

“Sejak Kalteng ini terbentuk, dan sekarang sudah berumur 58 tahun. Cita-cita pendiri Kalteng termasuk saya salah satunya, mengharapkan agar setiap pemimpin warga Kalteng, harus Putera Daerah orang dayak,” ungkap Ketua DAD Kalteng ini.

Selain itu, Sabran juga mengingatkan kepada masyarakat Kalteng untuk tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku dan memegang prinsip pada Pilgub dan Pibup nantinya.

“Sekali lagi saya katakan, kita tidak melarang siapapun menjadi calon, karena hak seseorang sudah dilindungi oleh undang-undang dan kita tidak mempunyai hak untuk melarang seseorang, tapi prinsip yang kita pegang selama inilah kita tanamkan pada masyarakat dayak Kalimantan Tengah,” jelas Sabran kembali.

Tokoh Adat Kalteng ini sempat menyinggung sosok gubernur yang pantas untuk memimpin Kalteng kedepannya. Dia mengatakan, sosok pemimpin kedepan sudah barang tentu lebih dari pemimpin daerah sebelumnya yakni Agustin Teras Narang yang sudah menjabat selama 10 tahun itu.

“Memang selama Teras Narang memimpin Kalteng, hampir  seluruh akses desa di wilayah kalteng yang berada di pedalaman contohnya, sudah bisa dilalui khususnya roda dua. Itu berati pembangunan atau infrastruktur nya sudah berkembang  di wilayah perdesaan. Namun pemimpin yang baru nanti bukan mengurangi pekerjaan yang ada, tapi menambahkan pekerjaan yang belum terselesaikan,” paparnya.

Selain itu, DAD merilis sebanyak 309 Perusahan Besar Swasta (PBS) di bidang perkebunan sawit tidak semuanya memiliki izin yang sah, serta 250 perusahaan pertambangan tidak memiliki izin.

“Gubernur yang akan datang bisa menyelesaikan permasalahan ini, karena selama kepemimpinan Teras Narang sebagai ubernur, belum tampak antisipasi seperti yang kita bicarakan ini,” ujar Sabran mengakhiri. (Arliandie)

Editor: Raudhatul

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,045PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles