MENARAnews, Jakarta – Dalam pertemuan yang digelar pada Kamis, 18 Juni 2015 antara perwakilan DPR dan BPK di Gedung DPR, Jakarta, DPR menerima laporan yang mengejutkan terkait indikasi penyimpangan KPU dalam melakukan pengelolaan anggaran Pemilu 2014.
Dalam laporan pemeriksaan tersebut diungkapkan bahwa indikasi penyimpangan pengelolaan anggaran oleh KPU telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 34 Miliar.
“Berdasarkan pemeriksaan BPK, ditemukan ketidakpatuhna KPU terhadap ketentuan perundang-undangan dengan jumlah yang signifikan. Diperkirakan terjadi penyimpangan anggaran sebesar Rp 34 Miliar”, ujar Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan seusai bertemu dengan BPK, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/6/2015). Ia menambahkan bahwa laporan BPK tersebut berdasarkan atas hasil pemeriksaan terhadap sampel satuan kerja sebanyak 181 dari 531 satuan kerja di 33 provinsi.
“Temuan tersebut adalah sesuatu yang sangat serius dan berdampak cukup besar terhadap legitimasi KPU di masa yang akan datang, khususnya terkait dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2015”, tegas Taufik
Taufik menyatakan bahawa ada dua implikasi serius yang dapat disebabkan oleh temuan BPK tersebut.
“Pertama, KPU sebagai penyelenggara Pilkada Serentak harus diganti dan ada kemungkinan pelaksanaan Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2014 ditunda. Namun kami masih menunggu hasil audit, masih ada kemungkinan-kemungkinan lainnya”, ungkap Taufik.
Taufik mengatakan aka ada tindak lanjut atas laporan BPK tersebut, yang berupa penyelenggaraan rapat Komisi II dengan KPU. Pada rapat tersebut DPR akan mempertanyakan indikasi kerugian negara di Pemilu 2014.
“Ada beberapa jadwal rapat dengan KPU pekan depan.Hari Senin (22/6) akan ada rapat Komisi II DPR RI dengan KPU, hari Selasa (23/6) Komisi III dengan KPU, Kepolisian, dan Rabu (24/6) akan ada rapat gabungan dengan antara pimpinan DPR RI, pimpinan Komisi II dan III, KPU dan Kepolisian,” jelas Taufik.
Berikut ini 14 jenis temuan BPK atas penyimpangan anggaran KPU sebesar Rp 34 Milyad dalam Pemilu 2014:
1. Dana Fikti Rp 3.928.222.524
2. Volume pekerjaan berkurang sebesar Rp 788.042.109
3. Markup pembayaran dan tidak sesuai standar yang berlaku sebesar Rp 2.828.422.693
4. Pembayran berlebih sebesar Rp 2.572.566.028
5. Adanya pihak yang tidak berhak mendapat pembayran sebesar Rp1.705.513.989,00
6. Adanya dana tekor sebesar Rp 1.452.619.946
7. Pemusnahan logistik pemilu dan rekanan tanpa persetujuan KPU Rp 479.884.838
8. Markup harga Rp 7.038.174.965
9. Spesifikasi barang/jasa yang diterima sesuai dengan kontrak Rp 33.072.000
10. Bukti tidak memenuhi syarat sahnya pembayaran Rp 6.967.873.865
11. Penggunaan dana untuk kepentingan pribadi Rp168.330.000
12. Pencairan anggaran melalui pertanggungjawaban formalitas Rp 1.258.621.360
13. Pengalihan pekerjaan yang tidak sesuai pekerjaan Rp 2.011.396.424
14. Proses perencanaan dan pelelangan pengadaan tidak sesuai ketentuan Rp 3.116.511.772
(AD)